Apr
Portalkripto.com — Sekelompok negara yang tergabung dalam aliansi BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan berencana menciptakan mata uang baru yang akan menantang hegemoni dolar Amerika Serikat (AS).
Rencana pembentukan mata uang baru negara-negara yang terhimpun dalam BRICS saat ini masih ada dalam bentuk gagasan. Salah seorang anggota parlemen Rusia, Alexander Babakov, mengatakan perkembangan terkini ihwal ide mata uang anyar tersebut mungkin dipresentasikan pada pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pada 22-24 Agustus 2023 mendatang di Afrika Selatan.
“Saya pikir di [KTT] BRICS, kesiapan untuk merealisasikan proyek ini akan diumumkan, pekerjaan seperti itu sedang dilakukan,” kata Babakov di sela-sela Forum Kemitraan Strategis Rusia-India belum lama ini, dikutip dari Sputnik.
Proposal uang anyar BRICS yang digagas Rusia ini tidak menutup kemungkinan akan menggunakan standar tunggal. Setiap negara yang tergabung dalam aliansi BRICS akan menggunakan mata uang tersebut dengan nilai yang sama. Tidak seperti dolar AS atau mata uang fiat lainnya, mata uang anyar BRICS digadang-gadang bakal didukung oleh cadangan emas atau logam langka lainnya.
BRICS sendiri sebagai blok aliansi yang sedang naik daun semakin memikat negara lain untuk bergabung. Sputnik mengklai sejumlah negara lain berniat bergabung dalam blok ekonomi tersebut, antara lain Argentina, Iran, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan Indonesia.
Gelombang Dedolarisasi
Rencana duit anyar BRICS ini merupakan bagian dari gelombang dedolarisasi yang belakangan semakin mencuri panggung di tengah pelemahan dolar AS. Operasi dedolarisasi ini dijalankan dengan dua strategi utama, mengurangi cadangan surat utang AS dan kerja sama perdagangan non-dolar.
Pengurangan cadangan surat utang membuat AS akan kesulitan memasarkan surat utang mereka karena minat yang melemah. Dolar juga akan tertekan bila suatu saat surat utang mereka dilego dengan harga rendah oleh bank sentral negara lain. Untuk menaikkan minat, AS perlu mengerek suku bunga yang akan memicu turunnya daya saing ekspor, serta naiknya angka pengangguran dan kemiskinan.
Sedangkan kerja sama non-dolar akan membuat nilai tukar dolar AS dapat melemah terhadap mata uang lainnya dalam jangka panjang. Transaksi non-dolar akan mengurangi permintaan terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut dan seturut hukum pasar, melemahnya permintaan akan mengurangi nilai dolar.
Gelombang dedolarisasi yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu ini dipimpin China dan Rusia, di mana bank sentral masing-masing negara mulai memborong emas untuk menggantikan cadangan dolar AS.
Berdasarkan data World Gold Council (WGC), bank-bank sentral di seluruh dunia menambahkan 1.136 ton emas senilai sekitar $70 miliar dolar ke dalam cadangan mereka pada tahun 2022. Penambahan cadangan emas bank sentral di tahun lal menjadi yang terbesar sejak 1967.
Sejumlah anggota BRICS masuk dalam daftar ini. China menjadi negara yang melakukan pembelian paling banyak kedua setelah Turki. India ada di posisi enam. Rusia, meskipun tak masuk 10 besar, diyakini menjadi salah satu negara yang ikut memborong emas.
Sejumlah analis memperkirakan Rusia tidak melaporkan pembelian emas mereka, begitupun China, disangsikan melaporkan seluruh jumlah emas aktual yang dibeli. Data WGC juga menunjukkan, China dan Rusia merupakan negara yang melakukan pembelian emas terbanyak sejak 1999-2021, disusul Turki dan India di peringkat tiga serta empat.
Langkah borong emas yang dilakukan sejumlah negara ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Dolar sendiri kerap dikoleksi sebagai semacam deposito bank sentral dunia yang membuat nilai petrodolar terus terjaga.
Data International Monetary Fund (IMF) juga menunjukkan volume cadangan devisa dolar AS di bank sentral dan lembaga keuangan internasional telah turun empat kuartal berturut-turut dari $7.092 triliun pada Q3 2021 menjadi $6.441 triliun pada Q3 2022.
Selain via aksi beli cadangan emas, dedolarisasi juga dilakukan via kerja sama dagang antar negara lewat mata uang non-dolar. Perdagangan bilateral antara China dan Rusia pada tahun 2022 misalnya, menghasilkan rekor transaksi tertinggi 1,28 triliun yuan ($190 miliar), naik 34,3% secara year-on-year (YoY). Penggunaan yuan dalam ekspor-impor China juga naik 7,7% pada 2022.
Jelang akhir Maret lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan dia mendukung penggunaan yuan China untuk perdagangan antara Rusia, negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pernyataan itu muncul setelah Presiden China, Xi Jinping berkunjung ke Moskow.
“Penting bahwa mata uang nasional semakin banyak digunakan dalam perdagangan timbal balik. Praktik ini harus didorong lebih lanjut, dan keberadaan bersama struktur keuangan dan perbankan di pasar negara kita harus diperluas,” kata Putin.
Beberapa hari lalu, yuan China juga mencetak sejarah dengan membukukan perdagangan perdana gas alam dengan mata uang Beijing tersebut. Sebanyak 65.000 ton gas alam dari Uni Emirat Arab (UEA), diimpor ke Prancis dengan menggunakan yuan sebagai alat transaksi.
Sebelumnya pada akhir Maret lalu, China juga berhasil mengunci kesepakatan bilateral dengan Brasil. Kedua negara sepakat untuk menggunakan mata uang mereka masing-masing dalam transaksi ekspor-impor. Kesepakatan itu akan menyingkirkan hegemoni dolar AS sebagai perantara di antara dua negara anggota BRICS tersebut.
Pada akhir tahun lalu, Xi Jinping juga mendorong negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi untuk menggunakan yuan dalam transaksi ekspor ke minyak ke China. Ajakan Xi tersebut disambut positif pemimpin Arab melalui investasi miliaran dolar di Negeri Ginseng via Saudi Aramco. Belakangan Saudi juga semakin merapat ke China dengan menjadi mitra Shanghai Cooperation Organization (SCO).
China juga memiliki kesepakatan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan lebih dari 40 negara atau wilayah. Perjanjian dagang menggunakan mata uang negara asal ini mencakup kesepakatan 350 miliar yuan dengan Bank Sentral Eropa dan lebih dari 250 miliar yuan dengan Bank Indonesia (BI). Total kesepakatan BCSA China bernilai lebih dari 4 triliun yuan.
Rusia yang babak belur disanksi Barat tidak terlalu banyak melakukan inisiatif perdagangan untuk memperkuat rubel mereka. Walau begitu, Moskow sempat menerbitkan beberapa kebijakan sepert penggunaan mata uang rubel untuk pembelian gas kepada negara yang ‘tidak bersahabat’, serta kesepakatan bilateral rupee-ruble mechanism dengan India.
India sendiri mengurangi eksposurnya terhadap dolar dengan mengunci kerja sama 18 negara yang setuju berdagang menggunakan rupee. Negara-negara tersebut antara lain Botswana, Fiji, Jerman, Guyana, Israel, Kenya, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Selandia Baru, Oman, Rusia, Seychelles, Singapura, Sri Lanka, Tanzania, Uganda, dan Inggris Raya.
Bagaimana Peluang BRICS?
Gelombang dedolarisasi yang sedang berjalan, termasuk oleh BRICS, menjadi tantangan tersendiri bagi hegemoni AS. Meskipun proses delegitimasi dolar ini punya peluang besra untuk sukses, namun keruntuhan dolar tidak akan terlaksana dalam waktu semalam atau dalam hitungan bulan bahkan tahun. Butuh proses panjang yang mungkin memakan waktu hingga dekade atau bahkan generasi mendatang.
BRICS sebagai salah satu koalisi terkuat yang mendorong dedolarisasi juga masih harus menghadapi tantangan internal. Inisiatif dedolarisasi BRICS sebagian besar terjadi secara parsial dan belum mencapai skala ekonomi yang diperlukan untuk mendedolarisasi keuangan global.
Dalam sebuah risalah tentang BRICS yang diterbitkan Cambridge University, dua peneliti dari Tufts University memetakan dua kendala politik utama yang mencegah pembentukan kesatuan koalisi dedolarisasi BRICS. Pertama, ketegangan tersembunyi antara anggota BRICS, terutama China dan India yang kerap berkonflik di area perbatasan, dan; Kedua, beberapa anggota BRICS kurang rentan terhadap sanksi AS dan memiliki ekonomi yang lebih terintegrasi ke dalam dolar, seperti Brasil dan Afrika Selatan.
Selain itu, sebagian besar anggota BRICS masih memegang besar jumlah aset dolar AS dalam cadangan mereka, sehingga melemahnya Dolar AS membebankan kerugian pada mereka. China, walaupun merupakan pesaing utama AS, merupakan holder treasury AS terbesar kedua setelah Jepang. Dua negara aliansi BRICS lainnya, yakni India dan Brasil, masing-masing ada di peringkat 10 dan 12 sebagai pelanggan surat utang AS.
“Negara-negara BRICS juga menghadapi dilema: Sementara mereka lebih suka memiliki alternatif untuk dolar AS sebagai mata uang dominan, depresiasi dolar akan menurunkan nilai kepemilikan besar mereka atas aset berdenominasi dolar. Dengan demikian, mereka perlu menyeimbangkan antara keinginan mereka untuk pengaruh internasional yang lebih besar dan otonomi keuangan dan biaya material untuk melemahkan AS posisi mata uang dominan dolar.” tulis peneliti.
Rencana radikal untuk menerbitkan mata uang tunggal BRICS juga bukan perkara gampang. Inisiatif BRICS currency yang datang dari Rusia bisa saja bereseberangan dengan upaya China untuk menggantikan petrodolar menjadi petroyuan. China, bagaimanapun, memimpin dalam berbagai inisiatif bilateral ketimbang Rusia yang mandul karena disanksi Barat. Yuan China juga semakin dilirik untuk dijadikan sebagai mata uang cadangan pilihan bank sentral lain, meskipun porsinya masih sangat kecil, yakni kurang dari 3%.
Dalam catatannya di jurnal Global Policy, eks kepala ekonom Goldman Sachs, Jim O’Neill, melihat dominasi dolar sebagai beban bagi negara-negara dengan utang berdenominasi dolar karena kebijakan moneter mereka tidak stabil ketika terjadi fluktuasi nilai tukar. Kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga secara agresif dari sekitar nol ke kisaran 4,75%-5% sepanjang 2022 lalu misalnya, membuat negara yang berutang kelimpungan.
Dia memandang bahwa dominasi dolar saat ini terlalu dominan dan menggoyahkan kebijakan moneter negara lain. Karena itu dia menyerukan BRICS untuk memperluas aliansinya dalam menentang dominasi dolar AS. “Ekspansi BRICS tidak hanya masuk akal tetapi harus disambut baik oleh semua, termasuk kekuatan tradisional,” tulis O’Neill.