Portalkripto.com — Gedung Putih Amerika Serikat (AS) resmi merilis kerangka regulasi komprehensif untuk pengembangan aset digital pada Jumat, 16 September 2022. Tidak seperti undang-undang (UU) yang mengikat, kerangka regulasi ini hanya memberikan visi yang lebih jelas tentang peraturan kripto di AS.
Kerangka kerja yang berisi rekomendasi dari berbagai lembaga federal tersebut disusun setelah Pemerintah AS mendalami industri kripto selama enam bulan. Pada Maret lalu, Presiden AS Joe Biden diketahui telah mengeluarkan perintah eksekutif yang meminta adanya penelitian tentang kripto.
Ada sembilan laporan penelitian yang diserahkan kepada Presiden Biden sejak perintah eksekutif itu dikeluarkan. Laporan-laporan itu diklaim berisi masukan dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh lapisan pemerintahan, industri, akademisi, hingga masyarakat sipil.
Rekomendasi di dalamnya tidak hanya berisi soal perlindungan konsumen dan lingkungan, serta keamanan nasional, tetapi juga mendorong peran AS sebagai pelopor kripto global. Pemerintah AS juga mendukung sektor swasta untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kerja sama internasional.
Ada beberapa subjudul di dalam kerangka regulasi tersebut, di antaranya “Melindungi Konsumen, Investor, dan Bisnis”, “Mempromosikan Akses ke Layanan Keuangan yang Aman dan Terjangkau”, “Membina Stabilitas Keuangan”, “Memajukan Inovasi yang Bertanggung Jawab”, “Memperkuat Kepemimpinan dan Daya Saing Keuangan Global Kita, ” “Memerangi Keuangan Ilegal”, dan “Menjelajahi Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) AS.”
Rekomendasi Kerangka Regulasi Kripto
Kerangka regulasi ini memberi lampu hijau kepada regulator, seperti Komisi Bursa dan Sekuritas (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC), untuk terus mengoordinasikan upaya penegakan hukum dan berbagi data tentang keluhan konsumen di industri kripto.
BACA JUGA: Analisis Pergerakan Harga ADA Menjelang Vasil Hard Fork
Departemen Keuangan AS akan berperan aktif dalam bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko keamanan di dunia maya melalui analisis data. Departemen tersebut juga akan bekerja sama dengan regulator untuk memastikan perusahaan kripto mendapatkan panduan peraturan.
Peran ini akan diperluas ke negara-negara sekutu AS melalui sejumlah organisasi internasional seperti Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Dewan Stabilitas Keuangan (FSB).
Departemen Keuangan AS menargetkan, penilaian terhadap risiko keuangan yang ditimbulkan decentralized finance (DeFi) akan selesai pada akhir Februari 2023 dan penilaian terhadap nonfungible token (NFT) selesai pada Juli 2023.
Presiden Biden tentunya akan mempertimbangkan apakah ia harus meminta Kongres untuk menerapkan UU Kerahasiaan Bank, UU pengiriman uang, dan UU terkait lainnya, ke penyedia layanan aset digital.


