Telegram Catat Keuntungan Besar di 2025, Toncoin Berkontribusi Besar

 

Aplikasi pesan instan ramah kripto, Telegram, mencatat lonjakan pendapatan signifikan sepanjang 2025 di tengah rencana penjajakan penawaran saham perdana (IPO).

Berdasarkan laporan Financial Times pada Selasa, 6 Januari 2026 (mengutip laporan keuangan internal yang belum diaudit), pendapatan Telegram mencapai US$870 juta pada paruh pertama 2025, naik 65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$525 juta.

Sekitar sepertiga pendapatan tersebut—sekitar US$300 juta—berasal dari perjanjian eksklusivitas, yang berkaitan dengan aktivitas dan pendapatan kripto Toncoin (TON), aset digital yang terhubung erat dengan ekosistem Telegram.

Namun, di sisi lain laporan itu juga menyebutkan bahwa obligasi Telegram senilai US$500 juta dibekukan di lembaga penyimpanan sekuritas pusat Rusia, sebagai dampak dari sanksi Barat. Informasi ini diperoleh dari sumber anonim yang mengetahui situasi tersebut.

Telegram Catat Rugi Bersih, Jual TON Lebih dari US$450 Juta

Meski pendapatan meningkat, Telegram mencatat rugi bersih lebih dari US$220 juta pada paruh pertama 2025, berbalik dari laba bersih US$334 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan menargetkan pendapatan US$2 miliar sepanjang 2025.

Kerugian tersebut disebut berasal dari penurunan nilai (write-down) kepemilikan Toncoin, yang anjlok sekitar 69% sepanjang 2025, berdasarkan data CoinGecko.

BACA JUGA: Tahun 2025 Arus Dana Masuk ke Aset Kripto Capai Rp787 Triliun

Dalam laporannya, Financial Times juga mengungkap bahwa Telegram telah menjual lebih dari US$450 juta Toncoin sepanjang tahun berjalan. Nilai tersebut setara dengan sekitar 10% dari kapitalisasi pasar TON, yang saat ini berada di kisaran US$4,6 miliar.

Telegram Bantah Ketergantungan pada Rusia

Menanggapi isu pembekuan obligasi, juru bicara Telegram menjelaskan bahwa angka US$500 juta tersebut merujuk pada penerbitan obligasi tahun 2021. Ia menegaskan bahwa penerbitan obligasi terbaru Telegram pada 2025 tidak melibatkan investor asal Rusia.

“Telegram tidak bergantung pada Rusia maupun modal Rusia dan tidak menghadapi masalah obligasi akibat sanksi,” ujar perwakilan perusahaan.

Ia menambahkan bahwa mekanisme pembayaran obligasi dilakukan melalui perantara internasional, sehingga tanggung jawab Telegram berakhir setelah dana ditransfer—terlepas dari apakah seluruh pemegang obligasi dapat menerima pembayaran atau tidak.

BACA JUGA: Akumulasi Whale Saat Ini Beri Sinyal Bitcoin Bullish

Obligasi dan IPO Masih Menunggu Kepastian Hukum

Dalam beberapa tahun terakhir, Telegram telah meluncurkan sejumlah penerbitan obligasi, termasuk obligasi konversi senilai US$1,7 miliar pada Mei 2025, yang melibatkan investor besar seperti BlackRock dan perusahaan investasi Abu Dhabi, Mubadala.

Sumber FT menyebutkan bahwa Telegram juga telah membeli kembali sebagian besar obligasi yang jatuh tempo pada 2026.

Laporan ini muncul di tengah penyelidikan formal terhadap CEO Telegram, Pavel Durov, di Prancis, terkait dugaan kegagalan platform dalam menangani aktivitas kriminal, termasuk konten pelecehan anak.

Dalam panggilan dengan sejumlah pemegang obligasi, Telegram dikabarkan menyatakan bahwa perusahaan terus bekerja sama dengan otoritas dan masih membutuhkan kejelasan hukum sebelum dapat melangkah ke pencatatan saham di pasar publik.