Partai Liberal Australia Rilis RUU untuk Mengatur Pertukaran Kripto dan Stablecoin

🔊 Mode Dengar

Portalkripto.com — Seorang senator dari Partai Liberal Australia, Andrew Bragg, merilis rancangan undang-undang yang mengatur pertukaran kripto, stablecoin, dan yuan digital.

Dalam pernyataannya pada 18 September 2022, Bragg menyatakan bahwa Australia harus ikut dalam perlombaan global untuk regulasi aset digital. Oleh karena itu sangat penting jika parlemen mendorong reformasi hukum mengenai masalah tersebut.

Rancangan RUU baru tersebut berjudul Digital Assets (Market Regulation) Bill 2022. Secara garis besar isinya menyerukan pengenalan lisensi untuk pertukaran aset digital, layanan penyimpanan aset digital, penerbit stablecoin, serta persyaratan pengungkapan untuk fasilitator e-Yuan di Australia.

Kepada Cointelegraph, Bragg mengatakan Australia memiliki eksposur risiko yang cukup besar.

“Itulah salah satu alasan mengapa kita perlu memiliki program serius untuk mengelola gangguan, mengelola risiko, yang berasal dari pengembangan CBDC,” katanya.

Dia mengatakan tujuan dari tindakan khusus ini adalah untuk menyediakan kerangka peraturan yang efektif serta pelaporan informasi oleh bank-bank yang memfasilitasi penggunaan atau ketersediaan Yuan digital di Australia.

Selain itu untuk memberikan tugas tambahan kepada badan pengatur terkait implementasinya dan regulasi aktivitas yang berkaitan dengan aset digital dan Yuan digital.

Bragg menjelaskan lebih lanjut bahwa Australia tidak akan mendapat manfaat dengan memiliki CBDC karena masalah privasi yang tidak dapat dikelola. Namun penting bahwa pemerintah telah meletakkan aturan yang jelas untuk mengelola CBDC.

Rancangan undang-undang akan dibuka hingga 31 Oktober 2022 untuk didiskusikan dan terbuka dengan masukan dari warga.

Bragg adalah seorang politisi Australia yang pro kripto. Dia menjadi advokat yang vokal untuk kripto sejak terpilih sebagai senator pada tahun 2019. Dia secara aktif mendorong kerangka peraturan yang jelas untuk aset digital dan perusahaan kripto sejak 2021 untuk mencegah perusahaan lokal startup pindah ke luar negeri.

Sementara itu pemerintah dan Partai Buruh yang berkuasa juga sedang mengerjakan reformasi aset kripto untuk meningkatkan sistem regulasi Australia dalam mengelola aset kripto.

Bulan lalu, Departemen Keuangan Australia menyatakan akan memprioritaskan pemetaan token pada tahun 2022, yang akan membantu mengidentifikasi bagaimana aset kripto dan layanan terkait harus diatur.