Mar
Portalkripto.com — Binance kembali diguncang isu tak sedap setelah media Inggris, Financial Times (FT), mengungkapkan laporan terbaru bahwa exchange kripto terbesar di dunia itu diam-diam menjalin hubungan dengan Pemerintah Cina. FT mengaku mendapatkan informasi tersebut dari dokumen internal yang bocor.
Dalam laporan yang dirilis pada 29 Maret 2023, media itu mengungkapkan, hubungan Binance dengan Cina bahkan masih terjalin bertahun-tahun setelah Binance resmi angkat kaki dari negara itu pada 2017.
CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), dan para eksekutif lainnya dituding telah meminta staf Binance untuk menyembunyikan operasional perusahaan di Cina. Dikatakan, Binance masih memiliki kantor di negara Tirai Bambu itu sampai awal 2020.
Mengutip dokumen internal Binance, FT juga mengungkapkan, pada akhir 2019, seorang karyawan Binance mengeluarkan memo kepada karyawan lain yang berisi peringatan agar tidak membeberkan lokasi operasional Binance di Cina. Mereka hanya boleh mengungkapkan bahwa exchange tersebut berkantor di Malta, Singapura, dan Uganda.
Memo tersebut dikeluarkan saat muncul banyak laporan media yang menyatakan Binance akan membuka kantor di Beijing pada 2019.
“Pengingat: secara publik, kami memiliki kantor di Malta, Singapura, dan Uganda. Tolong jangan mengkonfirmasi kantor apa pun di tempat lain, termasuk Cina,” kata karyawan itu, tercantum dalam dokumen tersebut.
Dokumen itu juga menunjukkan, karyawan Binance diberitahu bahwa gaji mereka akan dicairkan melalui bank yang berbasis di Shanghai. Pada 2019, Binance juga telah meminta pegawai berkebangsaan Cina untuk menghadiri rapat pajak di Cina.
Tudingan ini menjadi pukulan anyar bagi Binance yang baru saja digugat Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS karena dugaan pelanggaran aturan. Dalam gugatannya, CFTC juga menyebut Binance diam-diam membantu warga negara Cina mengakses platformnya.
Sanggahan Binance
Menanggapi laporan FT, seorang juru bicara Binance mengatakan kepada Cointelegraph bahwa perusahaannya tidak beroperasi di Cina. Binance juga disebut tidak memiliki teknologi, termasuk server atau data apapun, yang berbasis di Cina.
“Untuk lebih jelas, pemerintah Cina, sama seperti pemerintah lainnya, tidak memiliki akses ke data Binance kecuali jika kami menerima permintaan atas dasar penegakan hukum yang sah,” ujarnya.
“Meskipun kami memiliki layanan call center pelanggan yang berbasis di Cina untuk melayani penutur bahasa Mandarin secara global, karyawan yang ingin tetap bersama perusahaan telah ditawari bantuan relokasi mulai 2021,” tambahnya.
Rumor kedekatan Binance dengan Pemerintah Cina sebenarnya bukan hal yang baru. Isu ini telah berkembang liar sejak 2019 dan tampaknya terus dijadikan ‘alat’ untuk menyerang Binance.
Pada September 2022, jurnalis The Washington Post pernah menyebut Binance berkomunikasi dengan Cina melalui seorang pria warga negara Cina bernama Guanying Chen. Chen disebut memiliki 93% saham di Binance.
Dalam sebuah tulisan blog CZ menjelaskan bahwa Chen adalah rekan kerjanya yang awalnya direkrut untuk mengelola back office Bijie Tech, perusahaan yang didirikan CZ pada 2015. Namun Chen kemudian direkrut Binance, tetapi tak ada kaitannya dengan Pemerintah Cina.
CZ juga dengan keras membantah perusahaannya memiliki hubungan erat dengan Cina dan pemerintahannya. Ia bahkan mengaku banyak memiliki pengalaman pribadi dan pengalaman bisnis yang tidak mengenakkan dengan otoritas Cina.
“Tantangan besar yang dihadapi Binance (dan exchange luar negeri lainnya) saat ini adalah, kami telah ditetapkan sebagai entitas ilegal di Cina. Pada saat yang sama, pesaing kami justru tengah menuduh kami adalah perusahaan asal Cina,” ujar CZ saat itu.
Menurutnya, konspirasi ini diperkuat dengan fakta bahwa ia dan beberapa karyawan Binance berasal dari etnis Cina. Dengan demikian, katanya, Binance bisa menjadi sasaran empuk bagi siapapun yang ingin menjegal, termasuk media.
CZ sendiri mengaku telah melarikan diri dari Cina ke Kanada sejak usianya 12 tahun. Pada 2015, ia sempat kembali ke Cina untuk mendirikan sebuah perusahaan, tetapi perusahaannya ditutup oleh Pemerintah Cina.
“Dua tahun sebelum ada Binance, saya mendirikan perusahaan yang bernama Bijie Tech, yang menyediakan platform pertukaran. Kami memiliki 30 klien dan bisnisnya bagus. Sayangnya pada Maret 2017, Pemerintah Cina menutup semua layanan pertukaran,” jelasnya.
Bersama beberapa karyawan Bijie Tech yang tersisa, CZ meluncurkan Binance pada Juli 2017. Namun, Pemerintah Cina kembali menutupnya enam minggu setelah peluncuran dengan mengeluarkan memorandum yang menyatakan exchange kripto tidak diizinkan untuk beroperasi di Cina
“Mereka kemudian memblokir platform kami di bawah aturan Great Firewall. Pada titik ini, sebagian besar karyawan kami meninggalkan Cina. Hanya sejumlah kecil agen layanan pelanggan yang tersisa hingga akhir 2018,” katanya.
Binance kemudian secara resmi didirikan di Kepulauan Cayman pada 2017, tetapi saat ini tidak memiliki kantor pusat resmi.
Untuk laporan terbaru FT, CZ belum secara resmi memberikan tanggapan.