Hadapi Resesi, Pemerintah Biden Desak Kongres Percepat Penerbitan Regulasi Kripto

🔊 Mode Dengar

Portalkripto.com — Pemerintahan Joe Biden mendesak kongres untuk mempercepat penerbitan kerangka regulasi untuk kripto dan aset digital menyusul laporan PBB yang memperingatkan resesi global yang diinduksi The Fed.

Para pejabat di AS memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut dapat membahayakan investor.

Menurut Financial Times, pada 3 Oktober Dewan Pengawas Stabilitas Keuangan AS mengeluarkan laporan yang mendesak anggota parlemen untuk mencapai kesepakatan tentang pengaturan pasar spot crypto. Namun pejabat yang enggan disebutkan namanya dan dekat dengan kongres mengatakan mereka masih membutuhkan waktu beberapa bulan lagi untuk mengesahkan undang-undang. Hal itu berarti hingga penghujung tahun 2022 ini tidak akan ada perkembangan baru.

Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bersaing untuk mendapatkan otoritas untuk mengatur kripto dan aset digital. Namun SEC ingin mengklasifikasikan aset kripto sebagai sekuritas yang akan menjadi langkah mundur bagi industri terkait. Kasus SEC terbaru adalah melawan Ripple Labs.

Namun Financial Stability Oversight Council (FSOC) menyarankan kedua lembaga tersebut bekerja sama untuk mencegah operator memanfaatkan celah hukum yang ada.

“Beberapa bisnis aset kripto mungkin memiliki afiliasi atau anak perusahaan yang beroperasi di bawah kerangka peraturan yang berbeda, dan tidak ada regulator tunggal yang dapat melihat risiko di seluruh bisnis,” tulis FMOC.

Peringatan Resesi dari PBB

Desakan pemerintah Biden ini disampaikan seiring dengan laporan PBB yang menyatakan kebijakan moneter The Fed dapat menyebabkan resesi global.

PBB melalui konferensi tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat menjadi 2,5% pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 2,2% pada tahun 2023. Perlambatan ini akan merugikan dunia sekitar $17 triliun dan paling merasakan dampaknya adalah negara-negara berkembang.

Bank-bank sentral seperti The Fed secara agresif menaikkan suku bunga yang mengancam pertumbuhan perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah.

Kenaikan suku bunga AS ini membuat sekitar 90 mata uang negara berkembang melemah terhadap dolar tahun ini. Bahkan sepertiga dari mereka terkena lebih dari 10%.

Negara dengan mata uang yang lebih lemah berarti lebih sedikit uang yang tersedia untuk investasi, termasuk kripto.

Negara Miskin Paling Terdampak

Dolar yang semakin menguat membuat biaya hidup, pangan dan energi memasuki krisis baru karena harga impor di negara-negara berkembang ikut naik.

“Kenaikan suku bunga tahun ini di Amerika Serikat, misalnya, memotong $360 miliar pendapatan masa depan untuk negara-negara berkembang.” tulis laporan UNCTAD.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional besar dengan kekuatan pasar yang besar tampaknya telah mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari konteks saat ini untuk menaikkan markup guna meningkatkan keuntungan dengan mengorbankan negara-negara termiskin di dunia.