CEO Binance Peringatkan India tentang Pajak Tinggi, Industri Kripto Bisa Mati

🔊 Mode Dengar

Portalkripto.com — CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), memperingatkan pemerintah India soal penerapan pajak tinggi terhadap pelaku industri kripto.

Saat ini pemerintah India menetapkan pajak tarif tetap sebesar 30% mulai April 2022 untuk semua keuntungan atau pendapatan dari mata uang kripto. Selain itu masih ada pajak 1% untuk transaksi kripto yang melebihi 50.000 INR (sekitar $600) dalam satu tahun keuangan. Besaran pajak ini, menjadikan India sebagai negara dengan pajak tertinggi keenam di dunia.

Sejak itu, exchange aset kripto lokal telah melaporkan penurunan volume sebanyak 90%.

Tak cukup dengan pajak tersebut, India pun sedang menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur pelaku industri kripto asing yang memiliki basis pengguna di India dikenai pajak.

Menurut pakar pajak India, draft ini adalah upaya untuk memasukkan perusahaan kripto dan Web3 yang didirikan di luar India tetapi memiliki basis pengguna di dalamnya dikenai pajak. Sesuai laporan Nasscom, India memiliki lebih dari 450 startup kripto dan Web3. 60% di antaranya terdaftar di yurisdiksi (negara) ramah kripto dengan lingkungan peraturan yang jelas.

Kebijakan yang tidak ramah bagi kripto di India ini menjadi pembahasan utama di Singapore Fintech Festival (SFF) yang digelar 2-4 November 2022. Acara dihadiri lebih dari 60.000 peserta dan 850 pembicara mewakili layanan keuangan global, bank, dan badan pembuat kebijakan terkemuka.

SFF adalah salah satu acara yang paling ditunggu di aset digital dan industri fintech.

Salah satu sosok yang mengeritik keras kebijakan India itu adalah CEO Binance. Dia mengatakan tarif pajak yang tinggi bisa menjadi pemicu kehancuran bisnis kripto yang masih muda di negara tersebut.

“India memiliki pajak tinggi, yang mungkin akan membunuh industri,” tegasnya.

Soal pajak yang tinggi ini memang menjadi masalah serius bagi India. Bahkan negeri Bollywood ini menjadikan masalah tersebut sebagai agenda utama untuk dibahas di forum G20.

India terpilih sebagai presidensi G-20 mulai Desember 2022 menggantikan Indonesia.

Kepala Penasihat Ekonomi India, V Anantha Nageswaran, mengatakan salah satu tujuan yang ingin dicapai India adalah mengidentifikasi solusi berbasis konsensus untuk mempercepat skala dan cakupan respons komunitas global terhadap banyaknya tantangan lintas batas seperti regulasi aset virtual.

Hal senada disampaikan Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, yang mengatakan regulasi kripto akan menjadi bagian dari agenda utama.