Portalkripto.com — Indonesia Bitcoin Conference 2022 terlaksana dengan baik selama dua hari dari tanggal 29-30 Oktober 2022 secara virtual.
Salah seorang wakil penyelenggara, Dea Rezkitha, mengatakan konferensi kali lebih fokus pada edukasi mengenai teknologi dan jaringan Bitcoin.
“Aset Bitcoin tidak melulu hanya soal harga. Keunggulan Bitcoin sebagai aset yang terdesentralisasi dan tahan sensor merupakan sesuatu yang unik dan wajib kita pelajari,” katanya.
Pada hari pertama, salah satu topik menarik yang dibahas adalah soal pasar kripto di tengah kondisi bearish.
Bear market tahun ini ditandai penurunan Bitcoin sebesar 72% dari titik tertinggi sepanjang masanya (ATH) pada November 2021. Hal ini berdampak pada pasar kripto di Indonesia. Namun, menurut Chief Commercial Officer (CCO) dan co-founder exchange kripto Reku, Robby, masalah utama yang dihadapi pasar adalah besarnya pajak kripto yang dibebankan negara.
“Tanpa pajak, transaksi di Indonesia sudah mahal. Ditambah pajak, tambah mahal,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Crypto Market Resilience during Recession’ di rangkaian acara Indonesia Bitcoin Conference, Sabtu, 29 Oktober 2022.
Menurut Robby, sebenarnya pelaku industri mendukung penerapan pajak sebagai bentuk kebebasan dari ‘ketakutan finansial’. Hanya saja, pajak yang dibebankan masih dinilai memberatkan sehingga sampai saat ini besarannya masih terus didiskusikan dengan pemerintah.
Ia menyerukan semua pihak terkait, termasuk perusahaan pertambangan kripto, yang juga merasa terbebani dengan pajak, bersuara melalui Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo). Seluruh masukan nantinya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan demikian besaran pajak bisa segera disesuaikan.
“Kami punya kendaraan, tapi tidak punya kekuatan,” ungkapnya.
Selain membahas pajak kripto yang dinilai memberatkan, isu hangat lainnya yang menjadi pembicaraan adalah kripto akan diatur dalam Omnibus Law serta kemungkinan dualisme pengawasan kripto oleh Bappebti dan Bank Indonesia (BI) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Robby mengibaratkan dualisme itu sebagai ‘tabrakan beruntun.’
“Jika (kripto) sampai masuk ke institusi keuangan, banyak hal yang perlu ditabrak dan bahkan akan menjadi tabrakan beruntun,” katanya.
Country Manager Luno Indonesia, Jay Jayawijayaningtyas, menambahkan kerja sama perusahaan kripto dengan lembaga perbankan bisa saja terjadi karena pergerakan dari fiat dan kripto atau sebaliknya membutuhkan campur tangan bank.
Namun, di Indonesia, kata dia, pelaku pasar dipastikan tetap mengikuti regulasi pemerintah. Regulasi tersebut tertuang dalam Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
“Sejauh ini kami masih memfasilitasi jual beli, kirim dan terima aset kripto. Di luar itu mengikuti regulasi. Tapi untuk kerja sama dengan perbankan, kami sangat terbuka,” jelasnya.
Adopsi Bitcoin di Sektor Pariwisata
Sedangkan di hari kedua, konferensi mendalami soal adopsi bitcoin di negara berkembang dan potensinya sebagai alat pembayaran yang sah. Terutama dalam mendongkrak sektor pariwisata.
Contoh kasus yang diberikan adalah penggunaan bitocin sebagai legal tender di El Salvador dan Pulau Boracay, Filipina.
Direktur Bitcoin Beach, Mike Peterson, mengatakan sejumlah alasan mengapa adopsi bitcoin di El Salvador dapat berkembang.
“Faktor utama adalah sebagian besar penduduk El Salvador tidak memiliki akses ke dunia perbankan,” katanya.
Presiden El Salvador, Nayib Bukele, pernah menyatakan bahwa sekitar 80% warganya tidak memiliki rekening bank. Namun setelah bitcoin dijadikan alat pembayaran yang sah, 70% dari populasi yang bankless tersebut kini dapat mengakses layanan pembayaran dan pengiriman uang tanpa harus pergi ke bank.
Peterson menjelaskan lebih lanjut tak aneh jika adopsi bitcoin di negara dengan jumlah populasi 6,5 jutaan itu terbilang berhasil.
Pada paruh pertama 2022 jumlah wisatawan di El Salvador naik 82,8% atau kedatangan 1,1 juta pengunjung.
Hal yang sama juga terjadi Pulau Boracay yang hanya berjarak empat jam dari Jakarta.
Boracay adalah pulau kecil dengan jumlah penduduk kurang lebih 15.000. Keindahan alam dengan pantainya yang berpasir putih, resort wisata kelas dunia, dan iklim tropis mendatangkan ribuan pengunjung setiap tahun.
Pada awalnya Boracay bukalah obyek wisata yang mengandalkan teknologi untuk keperluan transaksinya. Namun sejak penyedia wallet bitcoin, Pouch, “mengendus” semakin banyak digital nomad yang berkunjung, adopsi aset kripto terbesar itu pun terus melonjak. Nyaris semua merchant di pulau tersebut menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran.
Dalam sesi penutupan, founder Coinveritas Pratiwi Gunawan, menjelaskan konferensi ini sangat penting bagi komunitas untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi terbaru soal bitcoin sekaligus menjalin jejaring.
Dia juga menyatakan bersedia untuk menjadi pembicara atau diundang membagikan pengalamannya soal dunia bitcoin dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil.
Sementara Dea berharap bila keadaan memungkinkan, Indonesia Bitcoin Conference tahun depan dapat digelar secara offline.


