Regulasi, Blockchain

Menunggu Kebijakan Liz Truss, Perdana Menteri Inggris Baru yang Pro Kripto

Posted on by Andres Fatubun
06
Sep
Share :

Portalkripto.com — Mary Elizabeth Truss alias Liz Truss terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru setelah mengalahkan koleganya Rishi Sunak dalam pemilihan suara Partai Konservatif yang berlangsung Senin (5/9) waktu setempat.

Truss menang telak dengan perolehan suara 57,4% – 42,6%.

Dengan demikian dia akan menggantikan pendahulunya Boris Johnson. Namun jabatan PM akan secara resmi dijabat oleh Truss setelah Johnson mengajukan surat pengunduran diri kepada Ratu elizabeth II.

Sebelum terpilih sebagai PM, Truss menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan sejak 2021.

Selama masa jabatannya, Truss mengadvokasi pendekatan anti-regulasi terhadap aset digital. Dia juga dikenal sebagai tokoh yang pro kripto.

Dalam suatu pidatonya pada 2018, dia mengatakan Inggris harus menyambut kripto dengan cara yang tidak membatasi potensi mereka. Saat menjabat sebagai Sekretaris Negara untuk Perdagangan Internasional, dia juga meluncurkan jaringan perdagangan digital pada tahun 2020 yang mempromosikan perusahaan fintech.

Meski pro kripto, namun sebagai PM, Truzz disebut belum memiliki sikap yang jelas bagaimana kebijakannya tentang aset digital tersebut. Sementara lawannya, Sunak, yang juga pro kripto disebut-sebut akan mendapat tempat di kabinetnya.

BACA JUGA

Kabar Terra Luna Classic (LUNC) dan Do Kwon Setelah 4 Bulan Fork

Pendapatan Penambangan Bitcoin Agustus Meningkat 10%

The Fed Akan Naikkan Suku Bunga Lagi, Kapan?

Setelah dinyatakan menang dalam pemilihan suara kemarin, Liz Truss menyatakan bertekad untuk terus maju dengan kebijakannya soal pemotongan pajak. Dia juga berjanji untuk mengatasi krisis energi dan biaya hidup yang semakin tinggi.

Kebijakan Inggris Soal Kripto

Inggris menganggap aset kripto sebagai properti, bukan alat pembayaran yang sah. Selain itu, pertukaran mata uang kripto harus mendaftar ke Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris dan dilarang menawarkan perdagangan derivatif kripto.

Aturan lainnya, badan pengawas telah memperkenalkan persyaratan khusus kripto yang berkaitan dengan know your customer (KYC), serta AML dan CFT..

Meskipun investor masih membayar pajak pendapatan atas keuntungan perdagangan kripto, namun secara lebih luas itu tergantung pada aktivitas kripto yang dilakukan dan siapa yang terlibat dalam transaksi.

Pada Februari 2022, pemerintah Inggris dan FCA menerbitkan reformasi pelengkap proposal untuk membawa beberapa aset kripto yang memenuhi syarat ke dalam HM Treasury dan aturan promosi keuangan FCA.